JAKARTA - Upaya memperkuat sektor perikanan nasional terus digencarkan pemerintah dengan menyasar langsung kebutuhan utama nelayan di desa-desa pesisir.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas melaut nelayan melalui penyediaan kapal penangkap ikan berukuran menengah hingga besar. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan laut Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa nelayan membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar dapat melaut lebih lama dan memperoleh hasil tangkapan yang optimal.
Karena itu, pemerintah berencana menyalurkan kapal penangkap ikan berukuran 5 gross-tonnage hingga 30 gross-tonnage ke desa-desa nelayan sebagai bagian dari program modernisasi kampung pesisir secara menyeluruh.
Program tersebut menjadi bagian dari rencana besar pemerintah untuk membangun dan memperbarui kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia.
Modernisasi ini tidak hanya berfokus pada armada tangkap, tetapi juga pada infrastruktur pendukung yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa salah satu program strategis pemerintah adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini menyasar modernisasi sekitar 12 juta kampung nelayan di seluruh Indonesia.
Setiap kampung nelayan dirancang memiliki fasilitas dasar yang memadai guna mendukung aktivitas perikanan secara berkelanjutan.
“Salah satu program kita yang sangat strategis adalah Kampung Nelayan. Ada 12 juta kampung nelayan, kita akan modernisasi. Tiap kampung nelayan akan kita bikin jetty, dermaga kecil. Kita juga bangun pabrik es, kita juga berikan cold storage, dan kita bantu kapal-kapal ikannya. Kapal ikan yang 5 GT beberapa, nanti kapal ikan yang lebih 30 GT, kita harap tiap desa akan dapat satu,” kata Presiden Prabowo.
Dengan dukungan infrastruktur seperti dermaga kecil, pabrik es, dan fasilitas penyimpanan dingin, nelayan diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan dan memperluas jangkauan pemasaran.
Penyediaan kapal berukuran lebih besar juga membuka peluang bagi nelayan untuk menjangkau wilayah tangkap yang lebih jauh dan produktif.
Pilot Project dan Dampak Nyata di Daerah
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program modernisasi kampung nelayan telah memiliki proyek percontohan yang menunjukkan hasil positif. Salah satu kampung nelayan yang dijadikan pilot project berada di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
“Kita sudah punya pilot project di Biak yang telah terbukti meningkatkan hasil petani hampir 60 persen peningkatannya,” ujar Presiden.
Keberhasilan tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah dalam memperluas program ke daerah lain. Sejak beberapa bulan terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengerjakan modernisasi sejumlah kampung nelayan. Hingga awal tahun 2026, tercatat sebanyak 19 Kampung Nelayan Merah Putih telah beroperasi.
Beberapa lokasi kampung nelayan yang telah dimodernisasi antara lain Tolitoli di Sulawesi Tengah, Bumiharjo di Jawa Tengah, Pujiharjo di Jawa Timur, Lebetawi di Maluku, Gebang Mekar di Jawa Barat, Karang Duwur di Jawa Tengah, dan Poncosari di Yogyakarta. Selain itu, kampung nelayan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, juga menjadi salah satu contoh keberhasilan program ini.
Dari Bulukumba, hampir satu ton ikan segar untuk pertama kalinya berhasil diekspor ke Arab Saudi pada 9 Januari 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi kampung nelayan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka akses pasar internasional bagi hasil perikanan lokal.
Kerja Sama Internasional Pengadaan Kapal
Untuk mendukung pengadaan kapal penangkap ikan dalam skala besar, Presiden Prabowo juga melakukan langkah diplomasi maritim. Presiden terbang langsung ke Inggris untuk bertemu dengan CEO Babcock, David Lockwood, di London dalam rangkaian lawatan Presiden RI ke Inggris pada 18–21 Januari 2026.
Babcock merupakan galangan kapal ternama dunia yang berbasis di Inggris dan memiliki reputasi internasional dalam pembangunan kapal. Kerja sama dengan perusahaan tersebut menjadi bagian dari kemitraan maritim Indonesia-Inggris yang bertujuan memperkuat industri perkapalan nasional.
Dalam kerja sama tersebut, Inggris memberikan dukungan terhadap rencana Indonesia membangun 1.500 kapal penangkap ikan. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi penyediaan armada tangkap modern bagi nelayan di berbagai daerah.
Melalui kombinasi modernisasi kampung nelayan, penyediaan kapal berkapasitas lebih besar, serta dukungan kerja sama internasional, pemerintah menargetkan sektor perikanan nasional mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh.