JAKARTA - Arus mobilitas masyarakat yang meningkat tajam menjelang Hari Raya Idulfitri kembali menjadi perhatian pemerintah dalam menyiapkan strategi pengaturan perjalanan tahun 2026. Selain penguatan infrastruktur dan pengaturan lalu lintas, pendekatan berbasis fleksibilitas kerja dinilai dapat membantu mengurai kepadatan pergerakan pemudik.
Karena itu, pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan skema kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran sekaligus mempertahankan produktivitas aktivitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, rencana penerapan work from anywhere (WFA) pada penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026.
Menko Airlangga mengatakan, penerapan WFA rencananya akan diberlakukan dalam dua tahap. Pertama WFA dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan mendukung arus mudik, tepatnya pada tanggal 16 dan 17 Maret, dan periode kedua WFA diterapkan untuk tanggal 25–27 Maret untuk periode arus balik Lebaran.
“Jadi kalau boleh di-spill work anywhere-nya tanggal 16–17, tanggal 25, 26, 27,” ungkap Airlangga.
Strategi Pemerintah Mengurai Kepadatan Mudik
Ia mengatakan, pemberlakuan WFA ini dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Harapannya dengan pemberlakuan WFA bisa membuat masyarakat melakukan mudik lebih awal sehingga pergerakan orang tidak terkonsentrasi pada satu waktu saja.
Dengan pola perjalanan yang lebih tersebar, risiko kemacetan panjang maupun kepadatan di simpul transportasi diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Pendekatan ini juga mencerminkan perubahan cara pemerintah mengelola mobilitas masyarakat, tidak semata melalui rekayasa lalu lintas atau pembatasan perjalanan, tetapi melalui penyesuaian pola kerja.
Fleksibilitas bekerja dari berbagai lokasi memberi ruang bagi pekerja untuk menyesuaikan waktu keberangkatan tanpa harus kehilangan produktivitas.
Insentif Transportasi Didorong Untuk Dukung Perjalanan
Tidak hanya itu, upaya untuk memecah konsentrasi arus mudik dan balik juga dilakukan dengan pemberian insentif diskon tarif transportasi. Baik diskon tarif tol untuk periode tertentu seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya, maupun diskon tarif angkutan transportasi umum, seperti kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang.
Menko Airlangga mengungkapkan, diskon tiket kereta api dan kapal rencananya akan diberikan sekitar tiga puluh persen dari harga tiket normal. Sementara untuk diskon tarif tiket pesawat diproyeksikan tujuh belas persen dari harga normal.
“Kami akan ulangi stimulus transportasi dan stimulus bantuan sosial di kuartal pertama ini plus kami juga akan berikan work from anywhere,” jelasnya.
Kombinasi antara fleksibilitas kerja dan insentif biaya perjalanan diharapkan mampu mendorong masyarakat merencanakan mudik lebih dini. Dengan demikian, tekanan terhadap infrastruktur transportasi dapat berkurang sekaligus menjaga kenyamanan perjalanan.
Koordinasi Dengan Pelaku Usaha Jalan Tol
Sedangkan untuk pemberian diskon tarif tol, pemerintah biasanya akan terlebih dahulu menjalin koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mencari kesepakatan besaran diskon yang diberikan dan periode waktu yang ditentukan.
Skema diskon ini berbeda dengan stimulus lain karena tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan merupakan inisiatif para pelaku usaha di sektor jalan tol.
Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa menambah beban fiskal negara. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan arus mudik memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari regulator hingga operator transportasi.
Menjaga Produktivitas Di Tengah Mobilitas Lebaran
Penerapan WFA tidak hanya berkaitan dengan pengaturan perjalanan, tetapi juga menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi selama periode libur panjang. Dengan tetap memungkinkan pekerja menjalankan tugas dari lokasi berbeda, kegiatan bisnis dan layanan publik dapat berlangsung tanpa gangguan berarti.
Langkah ini sekaligus memperkuat pengalaman sebelumnya ketika pola kerja fleksibel terbukti mampu menjaga produktivitas di tengah pembatasan mobilitas. Dalam konteks Lebaran 2026, WFA diharapkan menjadi solusi adaptif yang menyeimbangkan kebutuhan sosial masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga dan kepentingan ekonomi nasional.
Melalui kombinasi kebijakan fleksibilitas kerja, insentif transportasi, serta koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan perjalanan Lebaran berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman.
Strategi tersebut mencerminkan pendekatan yang semakin komprehensif dalam mengelola mobilitas tahunan terbesar di Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen menjaga stabilitas aktivitas ekonomi selama periode perayaan.