JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan diluncurkan secara nasional pada Oktober atau November 2026.
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan sistem ini untuk 541 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Nanti pada Oktober atau November, Presiden akan launching secara nasional untuk 541 kabupaten. Kami berharap capaian implementasinya bisa mencapai 80-90 persen," ujar Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan bahwa sistem ini akan diimplementasikan secara bertahap agar Presiden memiliki akses ke data yang akurat.
Saat ini, sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) tersebut sedang dalam tahap uji coba (pilot project) di 42 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan pendaftaran masyarakat dalam sistem tersebut dapat diselesaikan pada akhir Juli 2026, dengan proyeksi mencapai 35 juta jiwa terdaftar.
Untuk meninjau kesiapan sistem, Presiden Prabowo direncanakan akan melakukan peninjauan langsung ke daerah pilot project pada awal Juli 2026.
Perlinsos digital dihadirkan sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui. Digitalisasi ini bertujuan untuk:
Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Memangkas kesulitan akses bantuan akibat masalah administrasi.
Mengintegrasikan identitas kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) dalam satu platform, sehingga data lebih akurat dan terhubung.
Dengan adanya integrasi data ini, pemerintah berharap kendala penyaluran bantuan di masa lalu dapat diminimalkan, sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak secara lebih efisien dan transparan.