JAKARTA - Penetapan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dianggap sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam mengutamakan kompetensi dan profesionalitas guna mengelola sektor strategis nasional.
Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa berpendapat bahwa fokus utama dalam mengisi jabatan strategis tidak semestinya tertuju pada status kewarganegaraan seseorang, melainkan pada integritas, rekam jejak, kompetensi, serta kemampuan yang bersangkutan dalam mencapai target organisasi.
"Dalam praktik manajemen SDM modern pengisian posisi strategis harus didasarkan pada prinsip meritokrasi. Kompetensi, integritas, pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/06/2026).
Meskipun penunjukan Luke Thomas yang merupakan warga negara asing (WNA) memicu perdebatan, Yodhia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan profesional, apalagi jika yang bersangkutan memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas.
Menurutnya, DSI akan menangani aktivitas ekonomi berskala besar yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara, sehingga pengelolaannya wajib berbasis sistem, data, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas tinggi.
"Profesionalisme menjadi fondasi agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan talenta global merupakan praktik yang lumrah di berbagai negara. Banyak perusahaan negara maupun dana abadi (sovereign wealth fund) di dunia merekrut profesional terbaik tanpa membatasi diri pada faktor kewarganegaraan.
Meski begitu, Yodhia mengingatkan bahwa kualitas individu hanyalah salah satu faktor pendukung bagi DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor.
Jika tujuan pendirian DSI adalah memperkuat pengawasan serta menutup celah kebocoran penerimaan negara, imbuhnya, maka sistem dan tata kelola yang dibangun tetap menjadi faktor kunci.
Oleh sebab itu, ia menekankan agar desain SDM di DSI berlandaskan prinsip meritokrasi yang kuat, rekrutmen yang mengutamakan kompetensi dan integritas, target kinerja yang terukur, remunerasi kompetitif, serta budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan profesionalisme.
"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pemilihan Luke Thomas didasarkan pada pertimbangan rekam jejak serta pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global. Selain itu, Luke dinilai memiliki kinerja yang baik selama bertugas di Danantara.
Sebelum menduduki posisi Dirut PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, ia juga pernah memegang jabatan Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada periode 2024-2025.
Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai kewarganegaraan semestinya bukan menjadi isu utama. Fokus yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menciptakan tata kelola yang profesional, transparan, dan terbebas dari konflik kepentingan.
"Sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," ujarnya.