JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan telah mencapai Rp19,24 triliun per 20 Juni 2026. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa realisasi tersebut setara dengan 54% dari target plafon awal yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp36 triliun.
Mengingat tingginya permintaan masyarakat, Maruarar mengungkapkan pemerintah tengah bersiap memperluas jangkauan pembiayaan melalui peningkatan alokasi dana hingga Rp50 triliun.
“Dengan capaian yang sudah mencapai sekitar 54% atau Rp19,2 triliun, plafon KPP tahun 2026 ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).
Program strategis yang diinisiasi sejak akhir Oktober tahun lalu ini dirancang secara komprehensif untuk mendukung ekosistem perumahan nasional. Dukungan pembiayaan ini diharapkan mampu menggerakkan mesin pembiayaan baik dari sisi pasokan (supply) maupun sisi permintaan (demand).
Dari sisi supply, stimulus likuiditas ini ditujukan untuk memperkuat napas finansial para pelaku usaha penunjang sektor properti, mulai dari pengembang hingga produsen bahan bangunan. Langkah tersebut krusial guna menjaga keberlanjutan rantai pasok dan produktivitas pembangunan proyek hunian secara nasional.
Sementara itu, pembiayaan dari sisi demand difokuskan untuk membantu pelaku UMKM yang memerlukan modal guna memiliki, membangun, atau merenovasi rumah.
Intervensi ini diharapkan dapat mengikis angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Maruarar merinci, hingga paruh pertama tahun ini, total penerima manfaat dari program pembiayaan ini tercatat telah menyentuh 91.045 debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.271 debitur bergerak di ceruk industri supply, sedangkan sisanya sebanyak 88.774 debitur berasal dari lini demand.
Adapun lima bank dengan realisasi penyaluran KPP terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp10,18 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp3,65 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp2,03 triliun, Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp1,06 triliun, dan Bank Mandiri Rp1,02 triliun.
Selain Himbara, bank pembangunan daerah dan bank swasta turut berkontribusi. Hingga 20 Juni 2026, bank pembangunan daerah telah menyalurkan Rp936,17 miliar kepada 1.994 debitur dengan penyalur terbesar dari Bank Jateng, sementara bank swasta mencatat penyaluran sebesar Rp370,7 miliar kepada 120 debitur dengan penyalur terbesar melalui Bank Nobu.