JAKARTA— Pihak otoritas menilai ketersediaan pasokan energi terbarukan (renewable energy) bertindak sebagai salah satu pilar penentu dalam pendirian data center atau pusat data. Pasalnya, sarana pusat data menuntut ketersediaan pasokan daya dalam kuantitas yang masif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan daya tampung data center di Indonesia pada masa sekarang telah menyentuh kisaran 637 megawatt (MW).
Sementara itu, kapasitas yang posisinya masih dalam koridor pematangan (pipeline) diprediksi menembus angka 1,6 gigawatt (GW) hingga tahun depan.
Menurut penjelasan Airlangga, pemerintah pun sedang mendiskusikan pemanfaatan energi nuklir selaku alternatif pasokan energi baru demi mengakomodasi beraneka kebutuhan, termasuk aktivitas operasional pusat data.
“Sekarang kami juga sedang menyediakan energi dalam pembicaraan untuk pembangunan small modular nuclear reactor. Dan sebetulnya Bapak Presiden ingin agar energy mix ini juga memasukkan nuklir, dan nuklir energi ini menjadi salah satu yang secara global diminati,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Akan tetapi, Airlangga memaparkan terdapat rupa-rupa kecemasan seputar pematangan energi nuklir ini. Berdasarkan pandangannya, manakala suatu yurisdiksi negara telah mempunyai kapabilitas mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir, kecakapan dalam memperkaya unsur uranium kerap memicu atensi sekaligus kekhawatiran dari negara-negara luar.
Di samping hal itu, Airlangga menilai Indonesia dikaruniai nilai lebih berupa kelimpahan sumber energi domestik (indigenous energy).
Sektor potensial tersebut di antaranya bersumber dari panas bumi (geothermal), pemanfaatan tenaga surya via panel surya, hingga energi hidro yang dinilai masih berpeluang untuk konsisten dimatangkan.
Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengutarakan bahwa energi nuklir menjelma sebagai alternatif yang memikat demi menyokong kebutuhan daya data center. Namun, merujuk pada penuturannya, implementasi nuklir masih terganjal bermacam-macam rintangan serta resistensi penolakan dari segelintir kelompok.
Hendra menyontohkan potret Rusia yang sudah memaksimalkan pemanfaatan energi nuklir via perusahaan Rosatom. Selain itu, kisaran 70% pasokan daya di negara Prancis dilaporkan bersumber pula dari tenaga nuklir.
Ia mengimbuhi bahwa pada masa sekarang telah bertransformasi inovasi small modular reactor (SMR) yang memanfaatkan bahan inti thorium, sehingga diklaim sanggup menekan potensi risiko kecelakaan kerja apabila dikomparasikan dengan model teknologi terdahulu.
“Tetapi balik lagi kalau energi ini memang banyak unsur politisnya kan ya,” katanya.
Lebih dalam, Hendra memaparkan pihak IDPRO tengah merancang instrumen Sustainable Data Center Index selaku pedoman untuk memitigasi akselerasi pendirian data center di tanah air.
Refleksi pengalaman di Amerika Serikat memperlihatkan pembangunan pusat data yang tidak terarah sanggup memicu rupa-rupa efek buruk bagi ekosistem, terhitung mulai dari tingginya konsumsi sumber daya hingga polusi kebisingan suara.
Ia menguraikan bahwa salah satu pemicu polusi suara bersumber dari perangkat genset yang difungsikan pada kompleks fasilitas pusat data.
Bunyi dengan frekuensi rendah yang dikeluarkan oleh peranti tersebut dapat mengusik kenyamanan warga di area sekitar lokasi serta berpeluang memicu gangguan kesehatan andaikata tidak dimanajemeni dengan ideal.
Di samping itu, IDPRO pun tengah mematangkan kajian atas rupa-rupa indikator keberlanjutan lainnya, termasuk dampak dari pembangunan pusat data bagi ekosistem lingkungan serta pola pemanfaatan air. Hendra berpendapat pendirian yang tidak terkontrol bisa memicu risiko buruk terhadap kelestarian alam dalam jangka panjang.
“[Targetnya] bulan Juli nanti insyaallah kita keluarkan yang sustainable index ya. Nanti indeks ini nanti anggota kami akan melakukan compliance tapi istilahnya voluntarily, apa sukarela. Jadi kalau misalnya mereka bisa comply bagus,” ujarnya.
Hendra menerangkan pengaplikasian indeks tersebut pada fase awal bakal bersifat opsional atau sukarela bagi para pelaku usaha anggota IDPRO. Akan tetapi, dalam kurun beberapa tahun ke depan, indeks tersebut diproyeksikan mampu berevolusi menjadi sebuah standarisasi baku industri.
Ia menambahkan, pada waktu sebelumnya IDPRO juga sudah berkontribusi dalam perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8799 untuk sektor pusat data.
Bersandarkan pandangannya, parameter baku tersebut krusial lantaran sejauh ini masih jamak dijumpai fasilitas yang diklaim sebagai data center, padahal secara indikator klasifikasi teknis hanya sebatas ruang server (server room) dan belum mencukupi standar sebagai pusat data.