JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sedang meneliti secara mendalam faktor utama di balik kabar mundurnya 60.000 calon mahasiswa dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang tengah viral di tengah masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ojat Darojat di tengah-tengah acara Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten, Senin memastikan bahwa pihak eksekutif bersikap jeli dalam menanggapi isu pengunduran diri massal ini dengan mengutamakan penghimpunan data yang valid di lapangan.
Demi menjamin tindakan intervensi yang akurat, Kemenko PMK bakal secepatnya mengadakan rapat koordinasi antarinstansi dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
"Tentu kami harus lihat ini satu per satu datanya dan itu yang kami lakukan. Nanti akan ada rapat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dikti dan juga perangkat yang lebih banyak, termasuk MRPTNI," kata Ojat.
Ojat menggarisbawahi tekad kokoh pemerintah bahwa kendala finansial serta tingginya beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas tidak boleh memadamkan cita-cita generasi masa depan.
"Program pemerintah yang terpenting saat ini adalah bagaimana ketika ada anak-anak yang bagus, bertalenta, mereka jangan sampai terhambat dan tidak dapat kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi gara-gara masalah ekonomi," ucapnya.
Ojat turut memberikan masukan supaya para calon mahasiswa mempertimbangkan pilihan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang berkarakter inklusif serta menawarkan biaya yang sangat ramah kantong, contohnya ialah Universitas Terbuka (UT).
Ia pun mengingatkan publik agar lebih matang dan jeli dalam menyerap beraneka informasi yang tersebar luas di jejaring sosial.
Keterampilan literasi guna memverifikasi fakta serta memilah berita palsu (hoaks) menjadi komponen penting dari kecerdasan sosial yang wajib dipunyai generasi muda.
Di sisi lain dalam merespons gejala hambatan UKT dan finansial, Rektor UT Prof. Ali Muktiyanto memandang masalah makro pendidikan ini jauh lebih luas ketimbang sekadar perdebatan SNBP, yang mana setiap tahunnya berkisar 1,2 juta sampai 1,3 juta lulusan baru tingkat SMA tidak berhasil terserap di bangku kuliah, baik lantaran ketatnya kompetisi ujian akademik, keliru menentukan program studi, hingga kendala finansial.
Sementara untuk UT, menurut dia, metodenya dikonsep sangat fleksibel sehingga tidak terdapat kamus mahasiswa mengundurkan diri lantaran kendala biaya.
"Kalau di UT tidak ada yang mengundurkan diri tapi menunda kuliah. Kalau semester depan tidak bisa, bisa menunda tahun berikutnya, bahkan menunda 10 tahun berikutnya bisa karena fleksibel. Jadi tidak ada masalah," ucap Ali Muktiyanto.