JAKARTA - Pihak PT PLN menegaskan jika transmisi hijau merupakan jaringan interkoneksi utama antara daerah produsen energi ramah lingkungan dengan kawasan konsumen listrik.
Vice President of Transmission and Distribution Technology and Engineering PT PLN, Buyung, mengungkapkan bahwa konsep transmisi hijau dinilai sebagai pilar krusial dalam program pembaruan sistem kelistrikan nasional.
"Transmisi hijau ini mendukung penghubungan energi dari daerah-daerah yang memiliki potensi energi terbarukan tinggi ke daerah-daerah pusat beban," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut pandangannya, rintangan dalam transisi energi tidak sekadar perihal pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan bagaimana sistem kelistrikan nasional dapat beradaptasi dengan sifat energi bersih yang berbeda dari pembangkit listrik konvensional.
Aset energi surya serta angin, sebagai ilustrasi, mempunyai karakter intermiten atau pasokannya tidak konsisten lantaran dipengaruhi oleh faktor alam.
"Energi terbarukan itu intermiten. Kadang tidak selalu tersedia, sehingga tantangannya adalah bagaimana kami mengontrol sistem agar masyarakat tetap menerima listrik secara berkesinambungan,” katanya.
Berkaitan dengan kendala itu, Buyung memaparkan bahwa penyusunan roadmap enjiniring memegang peran vital sebagai kompas bagi PLN dalam memetakan arah adopsi teknologi, kreasi inovasi, sekaligus penguatan jaringan transmisi ke depan.
Struktur jaringan di masa depan dituntut untuk bergerak lebih adaptif. Digitalisasi tidak boleh lagi sekadar dianggap sebagai komponen pelengkap, melainkan prasyarat utama agar jaringan sanggup mendeteksi fluktuasi beban, mengendalikan variasi suplai, serta mengantisipasi sifat dinamis energi terbarukan.
"Kami tidak mungkin hanya bertumpu pada sistem masa lalu, karena masa depan sistem kelistrikan harus lebih terkendali dan siap menuju smart grid," katanya.
Buyung memaparkan gagasan Indonesia Supergrid sebagai visi strategis jangka panjang yang menuntut ketersediaan rencana induk (master plan) yang kokoh. Melalui jaringan interkoneksi yang lebih masif, potensi energi terbarukan di pulau-pulau besar layaknya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Sumatera bakal dapat dioptimalkan.
“Potensi energi yang ada di pulau-pulau besar harus dapat memberi benefit maksimal bagi seluruh Indonesia, terutama pusat-pusat beban seperti Jawa dan Sumatera,” kata Buyung.
Kendati demikian, realisasi proyek ini dipastikan tidak mudah karena memerlukan rangkaian analisis teknis, skema pendanaan, payung hukum, kematangan teknologi, hingga koordinasi antarkementerian dan lembaga. PLN dipastikan tidak dapat merealisasikan pembaruan masif ini tanpa dukungan pihak lain.
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, Nanda Avianto Wicaksono, memberikan catatan bahwa proyek transmisi hijau tidak hanya dituntut cepat dalam pembangunan, namun wajib memenuhi standar keamanan, keandalan, dan efisiensi biaya. Oleh sebab itu, penyelarasan gerak antarpemangku kepentingan menjadi hal yang mutlak.
“Dari sisi regulasi, yang pertama adalah bagaimana menghubungkan semua stakeholder, baik badan usaha, lembaga pemerintah, akademisi, maupun lembaga pengembangan lain,” ujar dia dalam seminar diseminasi bertajuk “Engineering Development Roadmap for Green Transmission in Supporting Accelerated Renewable Energy Development”.
Menurutnya, tata kelola industri ketenagalistrikan diproyeksikan semakin rumit seiring masuknya inovasi teknologi baru ke dalam jaringan. Oleh karena itu, kerangka regulasi harus adaptif melakukan penyesuaian tanpa mereduksi prinsip keselamatan dan keandalan operasional.
Namun, ia mengimbau agar parameter keekonomian tidak dikesampingkan. Proyek infrastruktur transmisi memerlukan modal investasi yang sangat besar. Jika aspek kelayakan finansialnya tidak terpenuhi, proyek bersangkutan akan sulit direalisasikan walaupun secara teknis sangat dibutuhkan.
Ketua Tim Kajian Roadmap Enjiniring Bidang Transmisi Hijau, Prof Dermawan Wibisono, menambahkan jika Indonesia tidak boleh hanya sekadar merumuskan arah besar transisi energi, kemudian membiarkan proses eksekusinya berjalan tanpa adanya panduan kelola yang mendetail.
Menurut opininya, peta jalan (roadmap) sangat esensial agar target-target yang dicanangkan tidak mandek sebagai jargon atau pernyataan politik saja, melainkan bertransformasi menjadi cetak biru langkah kerja yang konkret.
Dermawan menegaskan bahwa pemerintah wajib segera merancang skenario pengelolaan SDM. Sebab, selama ini Indonesia kerap kali memublikasikan target besar, tetapi belum cukup spesifik dalam mempersiapkan kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikannya di lapangan.