JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari menyatakan keheranannya lantaran para pimpinan terdahulu di BGN tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai program pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Patut dipahami, sebelumnya KPK sempat melayangkan beberapa catatan krusial atas program MBG kepada BGN pada bulan Maret, lantaran didapati adanya titik rawan yang berpeluang memicu terjadinya penyimpangan.
"Nah itu, ya kalau kenapa yang lalu belum ditanggapi mungkin ditanya ke pimpinan yang lalu ya. Yang jelas pada saat kami mulai menjabat waktu itu 2 Juni 2026 kami melihat kok belum ada tanggapan ternyata," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
Konsekuensinya, pihak dia bergegas memformulasikan rencana aksi pembenahan tata kelola usai struktur internal BGN dirombak dan setelah pimpinan yang menjabat sebelumnya tersangkut kasus korupsi.
"Jadi sekarang kami langsung menyiapkan action plan-nya baru sempatnya sekarang lah," ujarnya.
Bagi dia, manakala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), ataupun saran-saran lainnya dari otoritas terkait mengidentifikasi adanya kejanggalan, sudah sepatutnya tiap instansi pemerintahan memberikan respons konkret.
Agustina memaparkan bahwa rekomendasi yang dibicarakan bersama KPK di antaranya melingkupi mekanisme sistem pembayaran serta pembenahan basis data. Kedua belah pihak pun bertukar pikiran seputar kiat mengoreksi sistem sekaligus memitigasi potensi kebocoran anggaran yang sejauh ini masih didapati di lapangan.
"Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada seluruh tadi diwakili beberapa pimpinan, ya. Ketua tadi hadir, ada beberapa Ketua yang hadir di situ dan kemudian kami mendiskusikan antara lain beberapa rencana tindak yang akan kami lakukan," jelas Agustina.
Ia optimistis KPK tidak sekadar terpaku pada berkas laporan yang telah diserahkan. Menurut dia, KPK pun bakal memantau secara lebih riil tindakan-tindakan yang kelak diwujudkan, sehingga proses evaluasi tidak cuma mengacu pada dokumen administratif semata, tetapi juga pada praktik nyatanya di lapangan.
Agustina pun membeberkan bahwa dalam forum tersebut jajaran pimpinan KPK memberikan beberapa catatan tambahan bagi BGN. Ia menyebut, BGN bakal segera merancang langkah tindak lanjut guna mengaplikasikan aneka masukan yang telah diutarakan tersebut.
"Saya catat tadi, kami akan tindak lanjutnya lebih lanjut. Dan tentu saja itu nanti menjadi PR kami yang akan dimonitor oleh Deputi Pencegahan. Dan nanti bekerja sama juga dengan pihak monitoring nanti ya, tim monitoring," jelasnya.