EKONOMI360.ID — Target ekspor furnitur dan kerajinan nasional sebesar US$6 miliar pada 2031 menghadapi kendala serius dari sisi pembiayaan modal kerja. Nilai ekspor saat ini baru berkisar US$3 miliar, sehingga industri mesti menggandakan kapasitas dalam lima tahun. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendesak LPEI memperluas skema pembiayaan berbasis purchase order dan kontrak ekspor.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi kunci untuk mengejar target tersebut. Menurutnya, pelaku industri belum mampu menerima pesanan skala besar karena keterbatasan modal kerja.
Siklus produksi furnitur tergolong panjang. Perusahaan harus menanggung pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, sertifikasi, hingga pengembangan desain sebelum pembayaran dari buyer diterima.
Mengapa Bank Masih Sulit Membiayai Eksportir Furnitur
Sobur menilai sistem pembiayaan perbankan masih bertumpu pada agunan aset tetap. Pola itu dinilai belum cocok dengan karakteristik eksportir furnitur yang kekuatannya terletak pada kontrak, purchase order, piutang ekspor, dan rekam jejak dengan buyer.
Persoalan tidak berhenti di besaran bunga. Proses persetujuan yang lambat dan tenor yang tidak sesuai siklus produksi membuat fasilitas murah sulit diakses, terutama oleh IKM dan perusahaan skala menengah.
"Karena itu, pembiayaan murah dan cepat akan langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan menerima pesanan yang lebih besar," ujar Sobur kepada Bisnis.
Skema Agregator untuk IKM di Rantai Pasok
HIMKI mendorong LPEI mengembangkan pembiayaan berbasis PO, kontrak, dan tagihan ekspor. Skema itu perlu dilengkapi penjaminan dan asuransi ekspor untuk menekan risiko kredit.
Fasilitas sekitar Rp2 triliun yang disiapkan pemerintah dinilai sebagai langkah awal. Nilainya perlu diperluas bertahap mengikuti realisasi ekspor dan kualitas debitur.
Sobur juga meminta fasilitas tidak berhenti di eksportir besar. IKM pemasok bahan dan produsen komponen perlu mendapat akses melalui skema agregator agar pembiayaan mengalir ke seluruh rantai pasok.
"Jadi, fasilitas tidak berhenti pada perusahaan eksportir, tetapi mengalir ke seluruh rantai pasoknya," tegasnya.
Bukan Hanya Soal Modal Kerja
Industri furnitur masih menghadapi sejumlah hambatan lain. Biaya logistik, kepastian bahan baku legal dan berkelanjutan, produktivitas, tenaga kerja terampil, sertifikasi, hingga tekanan geopolitik dan proteksionisme perdagangan turut membebani.
Sobur mengingatkan dua risiko yang bisa muncul bersamaan. Jika pembiayaan tersedia tetapi pasar tidak berkembang, kredit berpotensi menjadi beban. Sebaliknya, bila pesanan ada namun modal kerja tidak siap, Indonesia kehilangan peluang ekspor.
"Kalau pembiayaan tersedia tetapi pasar tidak berkembang, kredit dapat berubah menjadi beban. Sebaliknya, apabila pesanan tersedia tetapi modal kerja tidak ada, Indonesia akan kehilangan kesempatan," pungkasnya.
Dorongan dari Sisi Pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mendorong LPEI memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor industri yang tertekan persaingan global. Tekstil, sepatu, baja, dan furnitur disebut perlu perhatian agar tetap bertahan dan berkembang.
Bagi pelaku usaha, sinyal itu menjadi penting karena pembiayaan ekspor menentukan kemampuan menerima order jangka panjang. Tanpa perbaikan skema, target US$6 miliar pada 2031 berisiko hanya bertahan di kisaran US$3 miliar seperti posisi sekarang.