JAKARTA - Distribusi energi berbasis desa kini memasuki babak baru. Melalui skema Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran LPG subsidi semakin diarahkan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi secara digital.
Langkah ini bukan sekadar memperluas jaringan distribusi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat dan mandiri.
PT Pertamina (Persero) mencatat ribuan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah terdaftar dalam sistem sebagai bagian dari penguatan distribusi energi berbasis desa. Hingga 1 Februari 2026, sebanyak 5.689 KDMP tercatat dalam sistem SimKopDes.
Direktur Utama Subholding Downstream Pertamina Mars Ega Legowo Putra mengatakan, dari jumlah tersebut, 2.592 outlet LPG telah terverifikasi dalam sistem digikoperasi sebagai bagian dari jaringan distribusi resmi.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 442 koperasi telah resmi terdaftar dan beroperasi sebagai penyalur produk energi dari Pertamina dimana 429 menjadi outlet LPG.
“Dari 2.592 yang telah terregistrasi, terdapat 442 KDMP, dengan 429 menjadi outlet LPG dan 13 menjadi outlet pangkalan minyak tanah karena wilayahnya memang belum konversi,” ujar Mars Ega dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI.
Proses Verifikasi Terintegrasi Dan Berlapis
Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan secara berlapis dan terintegrasi. Calon KDMP mendaftar melalui laman SimKopDes, kemudian diverifikasi oleh tim Pertamina Regional untuk diselaraskan dengan agen LPG di lokasi setempat.
Setelah itu, pengesahan dilakukan melalui sistem Dealership Database Management System (DDMS) LPG yang terhubung langsung dengan merchant apps Pertamina dan sistem monitoring LPG online.
Menurut Mars Ega, integrasi sistem ini penting karena menjadi bagian dari verifikasi penyaluran LPG subsidi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setiap transaksi di outlet KDMP dilakukan secara non-tunai (cashless) dan wajib mencatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) konsumen melalui sistem yang telah disiapkan.
“Empat segmen penerima LPG 3 kilogram tetap mengacu pada ketentuan, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani. Seluruh transaksi dicatat secara sistematis,” katanya.
Perlu Dukungan Regulasi Teknis
Mars Ega menambahkan, percepatan pembentukan outlet LPG di KDMP masih memerlukan dukungan regulasi teknis sesuai ketentuan Kementerian ESDM Nomor 249 Tahun 2025. Pertamina pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan proses verifikasi berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan, sistem KDMP telah terintegrasi untuk pencatatan transaksi di tingkat outlet dan dapat tersambung dengan sistem pemerintah, sehingga pengawasan distribusi LPG subsidi menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Dengan sistem yang saling terhubung tersebut, data penyaluran dapat dipantau secara real time. Hal ini dinilai penting untuk memastikan distribusi LPG subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak Ekonomi Bagi Desa
Selain memperluas akses LPG subsidi, pengembangan KDMP juga dinilai memberikan efek berganda bagi ekonomi desa. Salah satu contohnya terdapat di Gondorio, Semarang, di mana KDMP setempat telah menjual LPG sesuai harga eceran tertinggi (HET), sehingga mampu menekan harga di pasar dan menjamin pasokan langsung ke masyarakat.
“Ini juga mendorong program One Field One Outlet untuk pemerataan outlet serta meningkatkan sisa hasil usaha koperasi di wilayah tersebut,” ujar Mars Ega.
Skema ini diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan menjadi outlet resmi LPG, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyalur energi, tetapi juga memperoleh tambahan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Distribusi yang lebih dekat ke masyarakat desa juga membantu mengurangi rantai pasok yang panjang. Dampaknya, harga menjadi lebih terkendali dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah. Transparansi transaksi melalui sistem digital sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Ke depan, Pertamina menargetkan KDMP tidak hanya menjadi simpul distribusi LPG, tetapi juga pusat penguatan ekonomi desa melalui ekosistem energi yang terintegrasi. Dengan dukungan sistem digital, regulasi yang memadai, dan koordinasi lintas kementerian, koperasi desa diharapkan mampu menjadi pilar distribusi energi yang efisien, tepat sasaran, serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Penguatan jaringan KDMP menjadi bagian dari transformasi distribusi energi nasional yang lebih modern dan akuntabel. Melalui integrasi sistem, pencatatan transaksi berbasis NIK, serta pengawasan yang terhubung dengan pemerintah, distribusi LPG subsidi diharapkan semakin transparan.
Pada akhirnya, keberadaan ratusan outlet LPG di bawah naungan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi dalam memperluas akses energi sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
