JAKARTA - Pengelolaan anggaran negara menjadi perhatian penting pemerintah di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Kenaikan harga minyak dunia serta berbagai tantangan ekonomi internasional mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Salah satu langkah yang sedang dibahas adalah melakukan efisiensi pada anggaran kementerian dan lembaga, termasuk pembatasan pengajuan anggaran baru.
Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan penghematan tersebut tidak akan mengganggu program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis tetap diprioritaskan karena dinilai memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan dan anak-anak.
Rencana Efisiensi Anggaran Pemerintah
Pemerintah Indonesia akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga, termasuk membatasi pengajuan anggaran baru. Langkah ini diambil demi menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika perekonomian global, khususnya harga minyak dunia yang naik.
Meski begitu, rencana pemangkasan anggaran ini baru di tahap diskusi, mengingat persentase dari masing-masing kementerian masih dihitung.
Namun, yang pasti, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak terdampak efisiensi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga.
Purbaya menilai, selama ini masih banyak kementerian yang terus mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar belanja negara tetap terkendali.
"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan," ujar Purbaya, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Meski demikian, Purbaya memastikan kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, kata dia, tetap menjaga agar aktivitas ekonomi berjalan dengan baik.
"Tapi, ini enggak akan sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus," kata dia.
Proses Perhitungan Efisiensi Masih Berlangsung
Pemerintah saat ini masih menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada setiap kementerian dan lembaga. Salah satu skenario yang sedang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10 persen dari total anggaran.
Namun demikian, usulan tersebut belum bersifat final karena masih dalam tahap pembahasan dan evaluasi.
Pemerintah masih merumuskan persentase akhir pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing kementerian.
"Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi, persenannya kita lagi diskusikan," ujar dia.
Langkah ini dilakukan agar efisiensi yang diterapkan tidak mengganggu program prioritas pemerintah sekaligus tetap menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap belanja negara dapat lebih terkendali tanpa menghambat berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.
Komitmen Pemerintah Terhadap Program MBG
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, banyak cara pemerintah melakukan penghematan jika terjadi suatu krisis.
Menurut Prabowo, jangan sampai setiap kali ada krisis, langsung meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
"Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, program MBG juga mendapat apresiasi dari Rockefeller Institute dari Amerika Serikat.
Program MBG, lanjut Prabowo, disebut sebagai investasi terbaik bagi sumber daya manusia.
"Jadi this is strategic, ini untuk human capital kita ya. Jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise, kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang ya," imbuh Prabowo.
Prabowo mengatakan, program MBG akan dipertahankan. Ia menilai, lebih baik uang negara dipakai untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi.
"Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun," ujar dia.
Presiden Prabowo sangat optimistis dengan program MBG.
"Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat. Saya rencana saya di sini," tutur dia.
Menurut Prabowo, banyak anak-anak di luar Jawa yang sangat membutuhkan MBG hingga ada yang membungkusnya untuk dimakan di rumah.
Meski Kepala Negara juga mengakui program ini masih ada kekurangannya, namun hal ini terus diperbaiki.
"Bahkan saya sudah katakan ada 1000 lebih yang sudah kita tutup. Iya kan? Tapi you lihat itu dan di banyak daerah di luar Jawa ya mereka tuh sangat membutuhkan sangat membutuhkan," tutur dia.
Bantuan Sosial Tetap Menjadi Prioritas
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, bantuan sosial (bansos) tidak akan terkena dampak efisiensi anggaran yang sedang direncanakan oleh pemerintah.
Kebijakan penghematan tersebut dipastikan tidak akan menyentuh program-program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi. Malah justru jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul, dalam keterangannya, Sabtu (21/03/2026).
Ipul mengatakan, efisiensi anggaran hanya akan dilakukan terhadap program atau rencana belanja yang masih bisa ditunda.
Sebaliknya, program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurut Gus Ipul, biaya-biaya yang bakal dipangkas adalah sektor yang bukan prioritas, seperti anggaran untuk acara seremonial.
“Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi,” lanjut Ipul.
Ia menegaskan bahwa bansos tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
“Bansos tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga daya tahan masyarakat, terutama bagi warga yang paling membutuhkan,” tegas Ipul.
Pemerintah berkomitmen melanjutkan program prioritas yang selama ini terbukti berdampak positif bagi masyarakat luas sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
