JAKARTA - Wacana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kembali menjadi perbincangan, terutama terkait dampaknya terhadap efisiensi energi dan perilaku masyarakat. 

Di tengah upaya pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), muncul usulan alternatif terkait penentuan hari pelaksanaan WFH agar kebijakan tersebut tidak disalahartikan sebagai tambahan waktu libur.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai penentuan hari pelaksanaan WFH sangat krusial. Ia mengusulkan agar kebijakan tersebut diterapkan di tengah pekan untuk menjaga tujuan utamanya tetap tercapai, yakni efisiensi energi dan peningkatan produktivitas.

Usulan WFH Di Tengah Pekan Untuk Hindari Persepsi Libur

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan agar wacana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diterapkan setiap hari Rabu untuk menghindari anggapan libur panjang jika WFH diterapkan setiap Jumat.

Ia mengatakan WFH pada hari Jumat akan berpotensi menyimpang dari tujuan karena dikhawatirkan penghematan bahan bakar minyak (BBM) justru tidak dilakukan. Hal itu karena masyarakat ramai-ramai memaknai WFH itu sebagai libur panjang.

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," kata Irawan di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, WFH diusulkan diterapkan pada hari Rabu karena hari tersebut berada di tengah pekan. Jika WFH diterapkan pada Senin maka momen itu sama saja akan dianggap sebagai libur panjang. Sedangkan jika hari Kamis maka berpotensi masyarakat akan mengambil cuti pada Jumat.

Pandangan ini menekankan pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga perilaku sosial masyarakat.

Efisiensi Energi Jadi Tujuan Utama Kebijakan

Ahmad pun menilai bahwa kebijakan WFH itu positif untuk pengurangan konsumsi energi. Namun, kebijakan WFH juga perlu paralel dengan penyediaan logistik hingga bahan pokok bagi warga secara bijak.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan WFH tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan lain agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Efisiensi energi menjadi salah satu alasan utama di balik wacana ini, terutama dalam menghadapi dinamika harga energi global yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri.

Pandangan Pemerintah Soal Dampak Ekonomi WFH

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan apabila WFH diberlakukan sehari, misalnya pada Jumat, maka akan tercipta rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat, Sabtu, Minggu. Hal ini dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan dorongan kecil bagi sektor pariwisata.

Menurut Purbaya, penerapan WFH sehari dapat memberikan dampak efisiensi energi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Ia menjelaskan alasan kebijakan ini hanya diberlakukan sehari adalah untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan WFH juga memiliki potensi dampak ekonomi yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.

Menjaga Keseimbangan Antara Produktivitas Dan Fleksibilitas

Diskusi mengenai hari pelaksanaan WFH pada akhirnya tidak hanya berkutat pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara produktivitas kerja dan fleksibilitas bagi pekerja.

Penerapan WFH di tengah pekan, seperti yang diusulkan, dinilai dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan sekaligus menjaga ritme kerja tetap stabil. 

Di sisi lain, penerapan pada akhir pekan berpotensi memberikan dampak ekonomi tambahan, meskipun berisiko menggeser tujuan utama kebijakan.

Kebijakan ini juga menuntut kesiapan infrastruktur kerja, budaya kerja yang adaptif, serta pengawasan yang efektif agar tujuan efisiensi energi benar-benar tercapai.

Secara keseluruhan, wacana penerapan WFH mencerminkan upaya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mencari solusi terbaik di tengah tantangan ekonomi dan energi. Penentuan hari pelaksanaan menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan kebijakan ini.

Dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, kebijakan WFH berpotensi memberikan manfaat ganda, baik dari sisi efisiensi energi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa perencanaan yang matang, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan persepsi yang keliru di tengah publik.