JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihak pemerintah mencanangkan alokasi anggaran berkisar Rp8 triliun demi menyokong akselerasi pembangunan serta pembenahan rumah tidak layak huni di seantero Indonesia.
Menurut pandangan Tito, agenda bedah rumah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang dieksekusi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui sokongan dana dari APBN maupun instrumen pembiayaan non-APBN.
"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.
Ia menjabarkan bahwa ketetapan wilayah penerima stimulus didasarkan atas akumulasi angka persentase hunian tidak layak huni serta jumlah warga yang belum memiliki tempat tinggal pribadi.
"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.
Ia mengutarakan bahwa agenda peninjauan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura menjadi wujud kepedulian nyata dari pemerintah terhadap Papua, terkhusus di area tapal batas negara.
"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.
Proses pengerjaan rehabilitasi hunian bakal digulirkan secara bersamaan pada 24 Juni 2026 dan dibidik dapat rampung pada Agustus 2026 mendatang.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menginformasikan bahwa Kota Jayapura mendapatkan jatah sebanyak 499 unit dalam program bedah rumah besutan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Instansinya memandang kawasan Kampung Mosso ditunjuk sebagai tempat peresmian secara simbolis lantaran posisinya berada di area perbatasan, sementara pengerjaan bedah rumah selanjutnya bakal diteruskan di beraneka lokasi lain di Kota Jayapura maupun di seantero wilayah Papua.
"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.
Ia mengimbuhkan bahwa kucuran stimulus dari pemerintah pusat teramat krusial bagi Pemerintah Kota Jayapura guna menekan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam rangka pengadaan tempat tinggal yang layak huni untuk warga.
