JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengutamakan produk buatan lokal untuk agenda pengadaan kompor listrik. Kebijakan ini ditempuh supaya pemanfaatan anggaran dapat berjalan lebih efisien serta tidak memicu ketergantungan impor baru.
Adapun, langkah jajaran otoritas dalam mengusulkan kembali agenda kompor listrik berstatus sebagai bagian dari strategi menekan ketergantungan Indonesia atas impor LPG yang konsisten menggerus devisa serta pos anggaran subsidi negara.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan, internalnya sejauh ini masih merumuskan skema pengadaan perangkat kompor listrik khusus sektor rumah tangga tersebut.
Ia kemudian memberikan garansi bahwa pasokan kompor listrik dipastikan bersumber dari industri domestik. Apalagi, salah satu dasar pertimbangan krusial dalam perumusan program ini ialah mengantisipasi ketergantungan atas komoditas impor.
"Jadi rapat yang kita lakukan ini kan kita harus identifikasi, ini kan jangan kita membuat kebijakan ternyata kita impor lagi untuk kompor listriknya," ujar Yuliot ditemui di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut pandangannya, pemanfaatan kompor listrik hasil produksi dalam negeri berpeluang mengerek efektivitas penyerapan dana anggaran negara.
Lewat penawaran harga yang dinilai lebih kompetitif, persentase kuota penerima faedah program berpotensi menjadi lebih melimpah ketimbang skema di mana pemerintah bersandar pada produk impor.
Oleh karena itu, jajaran otoritas masih meneliti bermacam-macam indikator teknis serta ekonomi sebelum memutuskan target kuantitas unit kompor listrik yang bakal didistribusikan kepada publik.
Kementerian ESDM mengajukan usulan pagu anggaran senilai Rp815,59 jutaniliar untuk pengadaan kompor listrik pada tahun 2027.
“Dari anggaran yang kita tetapkan, mungkin kalau kita beli di dalam negeri justru dapatnya lebih banyak. Jadi ini kita lakukan evaluasi lebih detail lagi,” katanya.
Lebih jauh, Yuliot memaparkan bahwa agenda konversi kompor listrik tidak semata-mata mengover pengadaan unit kompornya saja, melainkan ikut mencakup sederet peranti penunjang yang wajib dialokasikan dalam satu kesatuan paket.
Selain unit kompor, kalangan masyarakat penerima bantuan juga memerlukan peralatan dapur memasak yang kompatibel dengan sistem teknologi kompor listrik, termasuk pengerjaan penyesuaian jalur instalasi kelistrikan di dalam hunian.
"Ini kita dalami lagi. Karena itu kan juga kompor listrik [terdiri dari beberapa komponen], yang pertama ini kan kompornya, kemudian kan enggak bisa menggunakan panci biasa, ini kan juga harus satu paket," tutur Yuliot.
Tidak sekadar itu, pemerintah pun mengalkulasi kebutuhan eskalasi daya kelistrikan khusus bagi kelompok rumah tangga yang menjadi sasaran program.
Pasalnya, mayoritas golongan pelanggan yang sepanjang ini menggunakan kapasitas daya 450 volt ampere (VA) dipandang belum mencukupi untuk mengoperasikan perangkat kompor listrik.
“Termasuk daya juga. Jadi rata-rata ini kan daya 450 VA. Kalau penggunaan kompor listrik itu sekitar 1.000 watt, jadi ini harus kita sesuaikan semua,” kata Yuliot.
