JAKARTA — Penghematan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diestimasikan mencapai Rp40 triliun setelah Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN). Penghematan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran MBG 2027 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp270 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin memaparkan bahwa pihak parlemen memandang pola efisiensi yang dipresentasikan oleh jajaran kepemimpinan BGN yang baru sanggup menjaga kelangsungan jangka panjang program sekaligus mendongkrak ketepatan pemanfaatan dana negara.
"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).
Menurut penjelasan Zainul, BGN memiliki komitmen penuh untuk melangsungkan kalkulasi ulang terhadap pos anggaran dengan target pemotongan sedikitnya sebesar Rp40 triliun. Langkah serupa dikabarkan juga tengah diupayakan pada implementasi program untuk tahun anggaran berjalan 2026.
"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.
Pihak Komisi IX DPR RI memberikan tenggat waktu selama dua pekan bagi BGN untuk menuntaskan model simulasi penghematan tersebut sebelum nantinya diulas kembali dalam agenda rapat dengar pendapat selanjutnya.
"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.
Empat strategi penghematan yang telah disepakati tersebut diinisiasi dengan langkah peninjauan ulang terhadap total populasi penerima manfaat.
Salah satu wacana yang sedang dikaji secara mendalam yaitu opsi untuk meniadakan distribusi MBG bagi seluruh pelajar tingkat SMA atau sederajat yang populasinya menyentuh kisaran 11 juta jiwa.
Langkah strategis berikutnya yaitu dengan memangkas intensitas pendistribusian paket makanan. Jika pada pola sebelumnya MBG disalurkan secara rutin sepanjang 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan agenda penyaluran dikonsep hanya berjalan pada hari kerja aktif, yakni dari hari Senin sampai Jumat atau setara 20 hari dalam sebulan.
Melalui penerapan skema baru ini, aktivitas pengiriman makanan juga dipastikan absen pada hari libur nasional serta sepanjang periode liburan sekolah.
BGN selanjutnya bakal melakukan penataan ulang terhadap skema pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dana insentif yang pada mulanya disalurkan secara seragam senilai Rp6 juta akan diubah kalkulasinya bersandarkan pada rasio jumlah penerima manfaat yang ditangani oleh tiap-tiap SPPG.
Di samping itu, BGN bakal mengimplementasikan sistem klasterisasi atau pengelompokan SPPG yang didasarkan pada aspek kapasitas penanganan serta kualitas kinerjanya.
Melalui mekanisme pengelompokan ini, nilai nominal insentif ataupun besaran kucuran dana yang diperoleh masing-masing SPPG dipastikan bakal bervariasi tergantung pada raihan hasil evaluasi objektif.
Pada periode sebelumnya, BGN mengusulkan pagu dana untuk program MBG menyentuh angka Rp270 triliun pada tahun 2027, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2 triliun apabila dikomparasikan dengan pos anggaran tahun 2026 yang bertengger di angka Rp268 triliun.
Walau demikian, kalkulasi total kebutuhan dana tersebut diprediksi bakal mengalami penyusutan setelah formulasi efisiensi dituntaskan secara final.
