JAKARTA - Wacana pemangkasan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 40 triliun oleh pemerintah dianggap oleh banyak pakar ekonomi masih belum memadai dalam memulihkan kondisi fiskal secara optimal.
Di tengah proses pembahasan tersebut, timbul opini lain yang menyatakan bahwa langkah efisiensi justru perlu lebih besar guna memastikan defisit APBN tetap terjaga di level yang sehat.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memprediksi bahwa pemerintah perlu memotong dana MBG hingga Rp 150 triliun jika ingin mencegah pelebaran defisit APBN secara berlebihan.
Lembaga tersebut mengestimasi jika program MBG diterapkan secara penuh kepada 80 juta penerima, defisit APBN bisa menyentuh angka 3,34% terhadap PDB.
“Kalau target penerima mencapai 100% atau sekitar 80 juta orang, hitungan kami defisit APBN bisa mencapai 3,34% PDB,” ujar Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, Jumat (26/6/2026).
Berdasarkan simulasi CELIOS, dengan estimasi kebutuhan anggaran MBG sebesar Rp 286 triliun, maka diperlukan efisiensi sebesar Rp 150 triliun agar defisit terkendali. Dengan demikian, alokasi anggaran MBG idealnya berada di angka Rp 143 triliun.
“Dengan perhitungan anggaran Rp 286 triliun untuk target penuh, maka agar defisit tidak mencapai 3,34% dibutuhkan penghematan sekitar Rp 150 triliun. Jadi anggaran MBG idealnya sekitar Rp 143 triliun,” kata Huda.
Huda menambahkan bahwa ruang efisiensi masih terbuka seiring evaluasi pemerintah terhadap jumlah penerima dan mekanisme penyaluran.
Namun, ia menyarankan agar dana hasil efisiensi tidak hanya difokuskan untuk memperbaiki defisit APBN, melainkan dialihkan untuk kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
“Sebaiknya anggaran dipangkas bahkan di bawah angka tersebut dan uang hasil pemangkasannya direalokasikan untuk kesejahteraan guru-guru di Indonesia, termasuk guru honorer,” ujarnya.
Menurutnya, kontribusi ekonomi dari belanja MBG tergolong terbatas, yakni hanya 0,06% terhadap PDB, sehingga dampaknya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan guru.
“Anggaran MBG setelah dipangkas masih cukup besar, tetapi dampaknya ke ekonomi minim. Dampaknya hanya sekitar 0,06% terhadap PDB. Sedangkan kalau diserahkan kepada guru, multiplier effect-nya bisa lebih baik,” jelas Huda.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun efisiensi anggaran MBG senilai Rp 40 triliun atau lebih, yang masih akan dibahas kembali sebelum diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia sepakat bahwa pemangkasan Rp 40 triliun belum cukup untuk memperbaiki defisit APBN secara signifikan.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut nominal tersebut hanya setara 0,15% terhadap PDB.
Jika dana tersebut tidak dibelanjakan kembali, defisit APBN diprediksi hanya turun dari target 2,68% menjadi sekitar 2,52%.
“Kalau seluruh Rp 40 triliun benar-benar menjadi penghematan dan tidak dibelanjakan kembali, defisit APBN hanya akan turun dari target 2,68% menjadi sekitar 2,52% PDB,” ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (26/6).
Ia menekankan perlunya transparansi pemerintah terkait status angka efisiensi tersebut, apakah merupakan penghematan baru atau sekadar penyesuaian dari anggaran yang sudah ada sebelumnya.
“Karena itu, ketika kembali muncul angka pemangkasan Rp 40 triliun, publik berhak mengetahui apakah ini benar-benar penghematan baru atau hanya mengacu pada penyesuaian anggaran yang sudah terjadi,” katanya.
Yusuf menambahkan, tidak ada angka pasti untuk efisiensi anggaran MBG karena seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan fiskal. Ia berpendapat bahwa yang lebih mendesak adalah perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran.
“Yang lebih penting adalah memastikan anggaran digunakan lebih efisien melalui perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran, bukan sekadar mengejar besarnya angka pemotongan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi terhadap defisit APBN bergantung pada apakah dana tersebut benar-benar disimpan atau direalokasi ke pos lain.
“Kalau efisiensi Rp 40 triliun tersebut ternyata hanya direalokasi ke program lain, dampaknya terhadap defisit pada dasarnya netral karena total belanja negara tidak berubah,” jelasnya.
