JAKARTA - Urusan ketahanan pangan kerap kali dikaitkan dengan persoalan ketersediaan lahan, dinamika cuaca, serta kuantitas hasil panen. Sudut pandangnya sederhana jika area lahan memadai, semestinya persediaan pangan pun berada dalam kondisi aman.
Namun, hasil riset teranyar justru memperlihatkan bentuk kecemasan yang berlainan. Apa jadinya bila area lahannya tersedia, namun tidak ada satu pun orang yang bersedia atau sanggup mengelolanya? Pertanyaan tersebut kini kian sukar untuk ditepis.
Tingkat kelahiran di berbagai negara terus mengalami kemerosotan. Kawasan pedesaan mulai kehilangan warganya, dan generasi muda secara konstan meninggalkan sektor pertanian demi berburu mata pencaharian di wilayah perkotaan.
Melansir Earth, Rabu (17/6/2026) para ilmuwan memaparkan bahwa pergeseran pola tersebut bisa memberikan dampak yang masif untuk masa depan produksi pangan.
Di sejumlah kawasan dunia, persoalan kelangkaan tenaga kerja petani bisa bertransformasi menjadi sama krusialnya dengan problem keterbatasan lahan itu sendiri.
Proses studi ini dipimpin oleh Profesor Hyungjun Kim dari Institut Iklim, Lingkungan, dan Energi KI (KAIST) bersama dengan rekan-rekan sejawatnya yang berasal dari Universitas Tokyo.
Penelitian mereka membedah perihal bagaimana menyusutnya total pekerja pada sektor pertanian dapat mengusik ketahanan pangan di masa mendatang, yakni kesanggupan dalam memproduksi serta menyuplai makanan yang memadai secara ajek.
Prediksi jumlah petani di masa depan
Guna menguliti problem ini, para peneliti memanfaatkan lima skenario masa depan dengan mengacu pada Shared Socioeconomic Pathways (SSP) serta Representative Concentration Pathways (RCP).
Keduanya merupakan sistem barometer internasional yang jamak diaplikasikan untuk mengamati proyeksi kondisi sosial sekaligus iklim di masa depan.
Skenario SSP mengamati potensi pergeseran pada total penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan teknologi. Di sisi lain, skenario RCP menitikberatkan pada bagaimana volume emisi gas rumah kaca bisa memengaruhi dinamika iklim di masa mendatang.
Aspek pembeda utama di dalam studi ini yakni dicantumkannya estimasi total pekerja pada sektor pertanian.
Model ramalan terdahulu sebagian besar hanya berkiblat pada ketersediaan area lahan serta tingkat keperluan pangan. Formula baru ini turut mengkalkulasikan estimasi seberapa banyak orang yang betul-betul bersedia untuk bertani.
Modifikasi formula ini melahirkan potret temuan yang mencengangkan. Para peneliti mendapati bahwa minimnya tenaga kerja mampu mengikis luas lahan pertanian yang benar-benar bisa dikelola di berbagai penjuru dunia.
Di beberapa wilayah, problem kelangkaan petani ini justru tampak menjadi batu sandungan yang lebih masif ketimbang variabel kondisi iklim ataupun mutu tanah.
Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa mengantongi lahan yang subur serta ideal untuk bercocok tanam tidak secara otomatis menjamin suplai makanan akan langsung beres.
Apabila kuantitas petani terlampau minim, sebagian area lahan pertanian akan tetap telantar atau tidak terkelola, tidak peduli seberapa elok dan mendukungnya kondisi lingkungan di kawasan tersebut.
Mesin tak bisa gantikan semua orang
Banyak kalangan berasumsi bahwa roda kemajuan teknologi pertanian bakal sanggup mengatasi problem kelangkaan tenaga kerja ini.
Perangkat modern, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), serta metode pertanian presisi memang terbukti mampu membuat petani mengelola area lahan yang lebih lapang dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Alat-alat dimaksud pun diproyeksikan akan semakin canggih di masa mendatang.
Akan tetapi, hasil studi ini memperlihatkan bahwa sokongan teknologi saja tidak akan memadai untuk menuntaskan problem.
Seiring dengan berputarnya roda ekonomi dan industri, kian banyak individu yang menepikan dunia pertanian demi berpindah menuju sektor pekerjaan lain.
Kondisi tersebut bisa mempercepat penyusutan total penduduk di desa dan kian menguras kuantitas pekerja yang sudi bertani. Imbasnya, akselerasi hasil panen berkat kecanggihan teknologi dapat terhambat lantaran kuantitas petani serta pekerja lapangan yang secara konsisten menyusut.
Pihak peneliti juga mengamati bagaimana andil migrasi antarnegara terhadap urusan ketahanan pangan.
Hasil analisis mereka mendapati bahwa pengetatan regulasi imigrasi mampu memicu defisit tenaga kerja baru di wilayah negara-negara maju. Sebaliknya, beberapa negara dengan pendapatan rendah justru berpotensi mengalami penumpukan total pekerja tani yang terlampau berlebih.
Temuan ini memamerkan bagaimana regulasi imigrasi di suatu negara rupanya bisa mendikte sistem pangan global dengan metode yang barangkali tidak disadari sebelumnya.
Produksi pangan tidak semata-mata bertumpu pada faktor lahan dan iklim, melainkan juga pada sirkulasi perpindahan orang-orang yang bermigrasi antarwilayah serta antarnegara.
Masa depan pangan di tangan petani
Riset ini mengindikasikan krusialnya cara pandang yang lebih holistik mengenai pasokan pangan di masa mendatang. Selama ini, isu ketahanan pangan kerap kali hanya diulas dari sudut pandang kekeringan, banjir, gelombang panas, serta ketersediaan area lahan pertanian.
Variabel-variabel tersebut memang tetap krusial. Namun, dinamika jumlah penduduk, ketersediaan tenaga kerja, serta pola migrasi rupanya juga memegang andil yang teramat besar dalam menentukan apakah pangan bisa diproduksi secara efisien atau tidak.
“Penelitian ini menganalisis masalah pangan di masa depan dengan tidak hanya melihat faktor iklim dan lahan, tetapi juga perubahan pada manusianya,” kata Kim. “Ini menunjukkan bahwa tantangan sosial yang nyata saat ini, seperti rendahnya angka kelahiran dan sepinya daerah pedesaan, bisa berdampak besar bagi ketahanan pangan serta cara kami menghadapi perubahan iklim di masa depan,” tambahnya.
Pesan yang disampaikan sudah teramat gamblang. Masa depan pangan kita tidak semata-mata bertumpu pada seberapa lapang lahan pertanian yang tersedia, melainkan pada apakah masih terdapat cukup petani yang mau serta mampu untuk mengelolanya.
