JAKARTA - Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani atau akrab disapa Dani berpandangan bahwa sikap disiplin tidak semata-mata dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pendapat tersebut merespons adanya pembekalan bela negara serta manajerial buat calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah satuan pendidikan TNI di bermacam wilayah.
“Saya rasa kawan-kawan yang bertugas sebagai karyawan koperasi tidak membutuhkan disiplin ala militer, atau harus tinggal di barak, atau apa namanya, menguasai soal latihan dasar militer, baris-berbaris,” kata Dani, dalam tayangan Gaspol Kompas.com, dikutip Senin (6/7/2026).
“Karena disiplin itu kan enggak mutlak milik TNI aja. Disiplin ala guru, disiplin ala masyarakat sipil itu kan juga ada, gitu. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” tambah dia.
Di samping itu, Dani mempertanyakan keterkaitan latihan fisik dalam pembekalan tersebut. Menurut dia, calon manajer koperasi sejatinya lebih memerlukan kapasitas manajerial serta kecakapan keuangan.
“Kenapa juga harus lari-lari? Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan koperasi desa atau manajer koperasi desa itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya manajerial,” ujar dia.
Ia mengutarakan, pembekalan semestinya menitikberatkan pada keterampilan mengelola keuangan, menata operasional toko supaya efektif, serta kecakapan teknis lain yang diperlukan dalam mengelola koperasi.
Selain itu, Dani menganggap terdapat kontras mendasar antara budaya militer dengan budaya koperasi. Menurut dia, koperasi didirikan di atas semangat gotong royong, sedangkan TNI berlandaskan pada hierarki komando serta kepatuhan.
“Jadi, ada paradoks-paradoks di sini yang yang harusnya dijawab gitu,” tegas dia.
Dani menilai, pemerintah belum menyajikan kejelasan yang memadai mengenai pelibatan TNI dalam pelbagai urusan sipil. Menurut dia, tiap sanggahan kerap ditanggapi lewat narasi besar layaknya pembangunan ataupun kepentingan nasional.
“Ketika kata-kata ‘pembangunan’ itu menjadi argumentasi, siapapun pasti susah untuk menolak. Nanti kalau menolak dibilang, 'Waduh, itu menolak pembangunan. Enggak pro pembangunan.' Jadi, hal-hal seperti itu yang yang membuat ruang sipil kami untuk berdialog terkait dengan kepentingannya tuh terbatas gitu,” pungkas dia.
