EKONOMI360.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan buru-buru merealisasikan rencana impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah menegaskan pembelian hanya dilakukan jika harga yang ditawarkan benar-benar ekonomis dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahlil menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Istana Merdeka, Kamis (17/9/2026). Ia menekankan bahwa ketersediaan barang bukan satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan impor.
"Artinya, barang ada itu penting, tetapi juga harus ekonomis sehingga tidak membebankan APBN kita dan atau tidak membebankan rakyat kita terhadap nilai daripada apa yang kita akan beli," kata Bahlil.
Pemerintah Prioritaskan Harga Terbaik
Bahlil menegaskan pemerintah akan membandingkan penawaran dari sejumlah negara sebelum menentukan sumber impor. Menurutnya, harga menjadi faktor penentu utama.
"Kita cari yang terbaik. Kita cari yang lebih murah mana, itu yang kita akan beli," ungkap dia.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi soal nasib kelanjutan rencana impor minyak mentah hingga BBM dari AS. Pemerintah memilih bersikap hati-hati dengan mempertimbangkan nilai keuntungan dari setiap pembelian komoditas migas.
Dampak ke APBN Jadi Pertimbangan Utama
Dalam setiap keputusan impor, pemerintah menempatkan beban APBN sebagai pertimbangan krusial. Pembelian komoditas migas dinilai harus memberi manfaat ekonomi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasokan.
Bahlil menyebut kesejahteraan rakyat turut menjadi tolok ukur. Artinya, harga beli yang terlalu tinggi berpotensi berimbas pada beban fiskal dan daya beli masyarakat.
Hingga kini, belum ada keputusan final soal volume maupun waktu realisasi impor minyak mentah dan BBM dari AS. Pemerintah masih menimbang sejumlah opsi pemasok.
Pasar Menanti Kejelasan Arah Kebijakan Impor
Sinyal hati-hati dari pemerintah ini menjadi perhatian pelaku pasar energi. Kebijakan impor migas berpengaruh langsung terhadap postur APBN, terutama lewat belanja subsidi dan kompensasi energi.
Bagi pelaku usaha, kejelasan arah impor menentukan perencanaan pasokan dan biaya operasional. Sementara investor mencermati dampaknya terhadap defisit anggaran dan stabilitas fiskal.
Pemerintah memastikan keputusan akhir hanya diambil setelah perhitungan matang. Prioritasnya jelas: pasokan aman, harga murah, dan APBN tetap sehat.
