EKONOMI360.ID — Rancangan undang-undang yang mengunci kebijakan cadangan strategis Bitcoin milik Presiden AS Donald Trump ke dalam hukum federal melangkah maju setelah Komite Jasa Keuangan DPR AS meloloskan American Reserve Modernization Act of 2026 (H.R. 8957) dengan voting 28-21. Legisasi ini menyangkut 324.527 Bitcoin milik pemerintah federal AS yang bernilai sekitar USD 24,7 miliar.
Pembuka: Langkah komite tersebut membawa Washington semakin dekat menjadikan Bitcoin sebagai bagian permanen dari cadangan pemerintah federal. RUU ini tidak sekadar menegaskan kebijakan, tetapi mengikatnya dengan aturan yang berlaku lintas administrasi.
Apa Isi RUU Cadangan Bitcoin
American Reserve Modernization Act of 2026 (H.R. 8957) membentuk Strategic Bitcoin Reserve dan Digital Asset Stockpile terpisah di dalam Departemen Keuangan AS. Keduanya menampung Bitcoin serta aset digital lain yang disita negara lewat jalur pidana maupun perdata.
Aturan kunci: Bitcoin yang masuk cadangan pemerintah federal wajib ditahan minimal 20 tahun. RUU ini juga mewajibkan seluruh lembaga federal melaporkan secara penuh aset digital yang mereka pegang atau kendalikan.
Transparansi dijaga lewat laporan "proof of reserve" kuartalan dan audit pihak ketiga. RUU juga mengarahkan studi soal strategi akuisisi netral anggaran untuk memperbesar cadangan, serta membuka opsi bagi negara bagian menyimpan Bitcoin mereka di Federal Reserve.
Alasan Pembuat RUU
Anggota DPR AS Nicholas Begich, yang mengajukan RUU ini pada 21 Mei, menyoroti risiko penyimpanan yang terpecah-pecah. "We cannot allow Bitcoin to be held by the federal government to languish in fragmented and inconsistent custody," ujarnya.
Menurut Begich, kondisi itu memunculkan risiko keamanan siber yang tidak bisa diterima. Pemerintah federal juga dinilai belum punya pembukuan yang memadai atas aset yang sebenarnya dimiliki.
Direktur eksekutif Bitcoin Policy Institute, Connor Brown, menyebut langkah ini sebagai "genuinely historic step for Bitcoin policy". Pada Mei, CEO Strive Matt Cole bahkan menilainya sebagai "the single most important crypto legislation that can come out of DC".
Jalan Masih Panjang
Persetujuan komite memang menyingkirkan satu hambatan. Namun RUU ini masih harus melewati DPR penuh dan Senat sebelum sampai ke meja presiden.
Pemerintah AS diperkirakan memegang 324.527 Bitcoin, setara USD 24,7 miliar pada saat penulisan, menurut data Arkham Intelligence. RUU ini juga menegaskan hak kepemilikan pribadi dan self-custody Bitcoin, dengan menyebut kontrol atas private key sebagai hal yang "fundamental to the principles of financial sovereignty, privacy, and personal liberty in the digital age".
Penutup: Bagi pasar kripto global, arah legislasi AS ini menjadi sinyal bahwa Bitcoin kian masuk arus utama kebijakan fiskal negara. Prosesnya belum tuntas, tetapi titiknya sudah bergeser dari sekadar perintah eksekutif menuju hukum yang mengikat.
