EKONOMI360.ID — Pemerintah resmi melunasi seluruh kewajiban surat utang negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) peninggalan krisis 1997-1998 pada Agustus 2026. Pelunasan itu ditopang setoran surplus Bank Indonesia sebesar Rp 55 triliun ke kas negara. Di saat bersamaan, Kementerian Keuangan mencatat penarikan utang baru Rp 506 triliun hingga akhir Agustus 2026.
Setoran surplus Bank Indonesia menjadi kunci tuntasnya beban fiskal yang mengendap hampir tiga dekade. Dana Rp 55 triliun itu langsung masuk ke kas negara dan menutup sisa obligasi khusus BLBI.
Realisasi pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) ikut melonjak dari target awal Rp 1,8 triliun menjadi Rp 58 triliun. Angka itu jauh di atas rencana awal pemerintah.
Jejak Obligasi Krisis Rp 640 Triliun
Penanganan krisis moneter 1997-1998 memaksa pemerintah menerbitkan obligasi dengan total nilai mencapai Rp 640 triliun. Penyelesaiannya berjalan bertahap selama bertahun-tahun.
Obligasi rekapitalisasi perbankan lebih dulu rampung pada Juli 2020. Sisa kewajiban berupa obligasi khusus BLBI baru tuntas pada Agustus 2026.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menempatkan koordinasi fiskal-moneter sebagai penopang utama penyelesaian ini. Sinergi kedua lembaga dinilai menentukan kelancaran pelunasan.
Utang Baru Rp 506 Triliun sampai Agustus
Di sisi lain, pembiayaan utang neto pemerintah mencapai Rp 506 triliun hingga akhir Agustus 2026. Jumlah itu setara 60,8 persen dari target APBN sebesar Rp 832,2 triliun.
Rinciannya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menyumbang Rp 527,4 triliun, sementara pinjaman neto tercatat minus Rp 21,4 triliun. Pasar SBN domestik tetap solid meski pasar keuangan global bergejolak.
Spread SBN 10 tahun rupiah berada di level 120 basis poin, dengan selisih terhadap negara pembanding 217 basis poin. Level itu efektif menarik aliran modal asing masuk ke pasar domestik.
Beban Bunga dan Belanja Investasi
Realisasi belanja bunga utang menyerap Rp 394,2 triliun dari APBN. Porsi dalam negeri mendominasi senilai Rp 366,4 triliun, sedangkan luar negeri Rp 27,8 triliun.
Pemerintah juga merealisasikan pembiayaan investasi Rp 62,6 triliun hingga akhir Agustus 2026. Dana itu mengalir ke program ketahanan pangan lewat Bulog, pembiayaan pendidikan LPDP, dan sektor infrastruktur lain.
Strategi pembiayaan hingga akhir tahun diyakini tetap terjaga di bawah target defisit APBN 2,85 persen terhadap PDB. Pemerintah mempertahankan ruang fiskal agar tekanan pasar global tidak mengganggu belanja prioritas.
Bagi pasar, tuntasnya obligasi BLBI menghapus salah satu warisan beban krisis yang lama membebani neraca negara. Fokus berikutnya bergeser ke disiplin pembiayaan utang baru agar defisit tetap terkendali.
