JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi RI dan Australia membahas upaya penguatan keamanan kawasan dalam forum The 21st DGICM + Australia Consultation yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja.
Forum tersebut dipimpin secara bersama (co-chair) oleh perwakilan Indonesia dan Australia, yakni Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dengan First Assistant Secretary (Immigration) Departemen Dalam Negeri Australia, Damien Kilner.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Hendarsam menekankan betapa pentingnya sinergi antara negara anggota ASEAN dan Australia dalam upaya menjaga stabilitas kawasan.
“Forum ini kami harapkan dapat menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam merespons dinamika perbatasan, dengan membangun kepercayaan mutual dan keterbukaan informasi," kata Hendarsam.
Dia menjelaskan bahwa ASEAN serta Australia tengah menyusun standardisasi operasional yang lebih tangguh di lini depan keimigrasian dan perbatasan.
Peningkatan kualitas fasilitas perbatasan pun menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan itu.
Saat ini, menurut dia, warga negara Indonesia (WNI) dan Brunei Darussalam sudah memperoleh kemudahan akses fasilitas SmartGate di Australia.
Di sisi lain, negara anggota seperti Kamboja, Laos PDR, dan Filipina menyoroti meningkatnya tantangan keamanan yang semakin kompleks sehingga menuntut koordinasi kawasan yang terintegrasi.
Tantangan tersebut mencakup migrasi tidak teratur (irregular migration), perdagangan orang (trafficking in persons), penyelundupan manusia, hingga meningkatnya modus penipuan daring (online scam).
Guna menjawab tantangan digital itu, lanjut dia, Singapura dan Australia menginisiasi area kerja sama baru dengan memanfaatkan data serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
"Teknologi ini ditargetkan untuk modernisasi layanan keimigrasian serta penguatan kapasitas penyaringan (screening) di pintu perbatasan," jelas dia.
Pertemuan ini pun menyepakati kelanjutan ASEAN-Australia Programme of Work periode 2026–2027 lewat beragam program penguatan kapasitas regional.
Hendarsam menjelaskan bahwa program kerja tersebut sangat relevan dengan dinamika kejahatan transnasional yang tengah dihadapi kawasan.
"Kerja sama ASEAN-Australia penting untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan kawasan dalam menghadapi perubahan pola migrasi, mobilitas tenaga kerja, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan penyalahgunaan kanal keimigrasian," kata dia.
Dia menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen menyelenggarakan Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026.
Program tersebut menggunakan pendekatan train-the-trainer untuk meningkatkan kesiapan petugas lini depan dalam menghadapi risiko kejahatan siber yang sering terhubung dengan jaringan transnasional.
Selain Indonesia, program kerja strategis lain yang dipertahankan meliputi Border Control Agency Management Programme (BCAMP) di Vietnam, Investigative Interviewing Programme di Filipina, serta Document Examination and Facial Comparison Training di Malaysia.
Sebagai langkah strategis ke depan, Indonesia secara resmi menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027.
Persiapan aspek logistik serta substansi akan dilakukan sedari dini demi mendorong berbagai agenda prioritas keimigrasian di tingkat regional.
Di akhir pertemuan, Hendarsam menyampaikan komitmen kesiapan Indonesia sekaligus mengundang seluruh delegasi untuk hadir dalam pertemuan di Bali.
"Indonesia siap menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027. Kami akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong agenda prioritas" kata Hendarsam menambahkan agenda prioritas dimaksud yakni secure information sharing, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, data dan AI, perlindungan pekerja migran, serta kerja sama operasional melawan online scam dan kejahatan transnasional.
Adapun The 21st DGICM + Australia Consultation merupakan bagian dari rangkaian The 29th DGICM yang berlangsung di Kamboja pada 22-25 Juni 2026.
